 |
| Foto doc.kemenkominfo |
Jakarta, Warta Pembaruan - Pengamat menilai, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dinilai perlu meregulasi penerapan Fair Usage Policy (FUP) oleh penyedia jasa internet tetap (ISP) untuk menghindari kerugian di konsumen.
Untuk diketahui, Fair Usage Policy atau FUP adalah batas pemakaian normal, yakni kebijakan yang ditetapkan operator telekomunikasi untuk membatasi pemakaian internet.
Nantinya, jika akses internet sudah melebihi batas FUP yang ditentukan, maka kecepatan internet akan menurun. Misal, ketika ada pengguna membeli paket internet dengan batas FUP 200 GB, artinya mereka masih bisa memperoleh akses internet dengan kecepatan maksimal pada 200 GB pertama, selama paket masih aktif.
Namun demikian, ketika penggunaan internet sudah melewati 200 GB, kecepatan akses internet akan berkurang sesuai dengan FUP atau Fair Usage Policy yang ditentukan.
Sebelumnya, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura mengatakan pengaturan FUP perlu dilakukan untuk menjamin transparansi saat ISP memberikan penawaran produk kepada pelanggan.
Konsumen, lanjutnya, perlu mendapat edukasi yang jelas atas produk yang mereka beli sehingga tidak kecewa saat produk tersebut melembat setelah melebih batas pemakaian kuota tertentu.
“Jangan sampai konsumen seperti membeli kucing dalam karung. Karena orang paham FUP menurunkan kecepatan pada batas tertentu, terkadang itu tidak diceritakan di awal. Jadi yang perlu diregulasi lebih ke kualitas,” kata Tesar, seperti dilansir dihalaman Bisnis.com, Selasa (12/3/2024).
Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan bahwa kehadiran FUP merugikan beberapa konsumen yang sejak awal membeli berdasarkan pada kecepatan. Heru juga berpendapat, kebijakan FUP oleh operator kemungkinan sulit hadir jika sejak awal pemerintah tidak mematikan badan regulasi independen seperti Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).bisnis.com/Red