 |
Audiensi yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (BAMUS) ini dipimpin oleh Ketua Komisi ll, Hamzah Gurnita, SH, didampingi oleh Anggota Komisi ll, Taopik Guntur, serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPRD), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Hamzah menekankan bahwa perusahaan harus mengakomodasi beberapa keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. " Kami ingin adanya, kalau toh pun ini nanti dibangun, ingin berdampak baiklah untuk masyarakat setempat, wabilhusus untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat itu. Untuk izin, mereka sedang tempuh, dengan catatan, mereka harus hentikan segala aktivitasnya sebelum izin itu terbit, " ungkapnya.
Dalam audiensi ini, Forum Masyarakat dan Nelayan menegaskan bahwa, perlunya pihak PT. BSM menghentikan aktivitas pembangunan sebelum memperoleh izin lengkap. Sejalan dengan apa yang disampaikan Komisi ll DPRD, untuk memastikan bahwa semua perizinan terpenuhi sebelum melanjutkan kegiatan. (Hr)