Wakil Bupati Sukabumi Periode 2000-2005 Angkat Bicara Dampak Akibat Seringnya Bencana Banjir di Pelabuhan Ratu

H. Ucok Haris Maulana Yusuf Wakil Bupati Sukabumi 2000-2005.

Wartapembaruan.online SUKABUMI-- Perjuangan menjaga lingkungan sekitar Pelabuhan Ratu sudah diperjuangkan dari sejak dulu termasuk soal alih fungsi lahan. Tata ruang dulu dipertahankan senatural mungkin kemudian menjadi pembangunan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, namun kini justru berubah menjadi kawasan milik swasta yang bobrok dan rusak akibat tangan-tangan rakus manusia serakah. 

Sungguh sangat ironis dan sungguh memprihatinkan atas bencana banjir yang kembali melanda Pelabuhan ratu dan menuai sorotan keras efek dari rusaknya alih fungsi lahan dan tata ruang yang tidak sesuai dengan rencana konsepsi awal dinilai hanya mementingkan kapitalis tanpa memperhatikan maslahat bagi masyarakat ditegaskan oleh tokoh Kabupaten Sukabumi H. Ucok Haris Maulana Yusuf, mantan Wakil Bupati Sukabumi. 

Selanjutnya ia menambahkan, "Palabuhanratu sudah ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Sukabumi, tidak bisa ditawar lagi. Kita sudah memindahkan ibu kota itu 25 tahun lalu dan sudah diperjuangkan dengan keras," jelas Ucok.

Sekilas Historia disaat beliau menjabat sebagai Wakil Bupati Sukabumi, ia mendorong realisasi pemindahan ibu kota ke Palabuhanratu. Melalui langkah strategis dia menemui Menteri BUMN saat itu, Laksamana Sukardi dan mendapatkan lahan pembangunan, walhasil perjuangan beliau berhasil mendapatkan rekomendasi lahan sekitar 280 hektar dari PTPN VIII. Bahkan, Ucok bersama jajaran Forkopimda melakukan penghijauan di sebagian lahan seluas 80 hektar sebagai bentuk mitigasi bencana banjir.

"Kita juga sempat menghutankan 80 hektar diantaranya bersama Yamaha Polres dan sebagai langkah pencegahan banjir. Tapi sekarang saya sangat miris, hutan itu hilang dan berganti perumahan-perumahan di kawasan pegunungan," kata dia.

Dengan begitu jelas terlihat kerusakan hutan oleh tangan tangan jahil dan serakah merubah fungsi hutan menjadi komersialisasi. dan kini lahan Ibu Kota dikuasai Swasta. 

Kemudian, Ucok Haris menyebut bahwa alih fungsi lahan menjadi pemicu utama bencana banjir yang semakin parah dari tahun ke tahun. Ia merasa heran karena lahan yang dahulu diperjuangkannya justru kini menjadi milik swasta.

"Saya bingung, lahan dari PTPN VIII, dari PT Anugrah Jaya Agung, dan PT Tirta Bumi yang jumlahnya ratusan hektar bisa berubah fungsi dan berpindah tangan. dari mana mereka membeli lahan itu?" 

Solusi jangka panjang untuk persoalan banjir dan tata ruang di Palabuhanratu adalah mengembalikan fungsi lahan sebagaimana rencana awal: menjadi kawasan perkantoran dan ruang terbuka hijau. Seruan ke Pemerintah dan Masyarakat. 

dengan media ini, Ucok mengundang Gubernur Jawa Barat untuk kembali turun ke Pelabuhan ratu, "Saya sudah sampaikan data-datanya ke ajudan dan staf pribadi Gubernur Jawa Barat, bahkan langsung ke Kang Dedi Mulyadi. Saat malam takbir saya datang ke Gedung Pakuan, sempat ngobrol walau sebentar. Mudah-mudahan ini jadi masukan agar banjir bisa ditangani dan ada solusi dari semua permasalahan ini, " ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta perhatian serius dari pemerintah provinsi hingga pusat, termasuk Menteri ATR/BPN dan Presiden Prabowo Subianto, untuk meninjau ulang kondisi tata ruang dan kepemilikan lahan di Palabuhanratu.

"Palabuhanratu itu punya sejarah. Bung Karno tidak salah membangun hotel SBH dan istana presiden di sini. Saya hanya ingin mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi, inilah fakta yang terjadi. Saya terpaksa menyampaikan ini kepada publik hari ini," tegasnya.

Ucok Haris pun menutup pernyataannya dengan pesan kuat kepada masyarakat: jangan lupakan sejarah perjuangan dan jangan biarkan kepentingan rakyat dikalahkan oleh bisnis para pemilik modal sebagai penyebab kerusakan alam dan Banjir. (Redaksi)